studi pelaksanaan pewarisan adat dl desa argomulyo …repository.stpn.ac.id/2426/1/heru tri...
Post on 11-Aug-2021
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
STUDI PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT Dl DESA
ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKRTA
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Saiah Satu Syarat Untuk MemperolehSebutan Sarjana Sains Terapan
Oleh :
HERU TRI WIBOWONIM. 02111952/P
BADAN PERTANAHAN NASIONALSEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2007
INTISARI
Pewarisan merupakan masalah yang sangat krusial dalamkehidupan masyarakat. Adakalanya terjadi permasalahan dalampelaksanaan pewarisan tersebut. Dalam pelaksanaan pewarisan yangdidasarkan pada Hukum Adat secara perlahan mula? ditinggalkan olehsebagian masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengaruh perkembanganzaman yang semakin modern dan tuntutan kebutuhan hidup masyarakatyang semakin meningkat terutama tanah. Berdasarkan hal tersebut, makapenulis merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah pelaksanaanpewarisan adat tanah di Desa Argomulyo masih dilaksanakan,permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan pewarisan adat tanahdi Desa Argomulyo dan apakah tanah tersebut didaftarkan ke KantorPertanahan setelah terjadinya pewarisan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pewarisanadat tanah di Desa Argomulyo, untuk mengetahui permasalahan yangtimbul dalam pelaksanaan pewarisan adat tanah di Desa Argomulyo danuntuk mengetahui kepedulian masyarakat teihadap pandaftaran tanahsetelah terjadinya pewarisan. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Populasi dalampenelitian ini adalah masyarakat Desa Argomulyo yang menerima warisanpada tahun 1999-2005 dengan jumlah 152 kejadian. Teknik pengambilansampelnya dengan cara purposife sampling atau sampel bertujuan,dengan jumlah sampel sebanyak 15.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pewarisan adattanah di Desa Argomulyo masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakathingga saat ini, sedangkan sebagian lagi melaksanakan pewarisandengan Hukum Islam dan Hukum Perdata. Permasalahan yang timbuldalam pelaksanaan pewarisan tersebut adalah karena tidak semua ahliwaris d ajak bermusyawarah dalam pembagian warisnya dan adanya ahliwaris yang tidak diketahui keberadaanya, sehingga mengalami kesulitandalam pembagian warisnya. Setelah terjadinya pewarisan. tanah tersebuttidak semuanya langsung didaftarkan ke Kantor Pertanahan karena. tidakpunya biaya untuk mensertipikatkan tanahnya dan ada yang merasamensertipikatkan tanah adalah mahal. Kesimpulan dari penelitian iniadalah. bahwa pelaksanaan pewarisan adat tanah di Desa Argomulyomasih dilaksanakan. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaanpewarisan adat tanah adalah karena tidak adanya kata sepakat dari paraahli waris. Setelah terjadinya pewarisan, tanah tersebut tidak semuanyalangsung didaftarkan ke Kantor Pertanahan.
Vll
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN n
HALAMAN MOTO ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
INTISARI vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR LAMPIRAN xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Pembatasan Masalah 4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 6
A. Tinjauan Pustaka 6
1. Peraturan yang terkait dengan pewarisan 6
2. Beberapa pengertian dan istilah dalam hukum waris 9
B. Kerangka Pemikiran 26
C. Anggapan Dasar 31
D. Batasan Operasional 31
Vlll
BAB III METODE PENELITIAN 34
A. Metode yang digunakan 34
B. Lokasi Penelitian 35
C. Populasi dan Sampel 35
D. Jenis dan Sumber Data 36
E. Teknik Pengumpulan Data 38
F. Teknik Analisa Data 39
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 41
A. Letak Geografis 41
B. Jenis Hak 42
C. Penggunaan Tanah 43
D. Demografi 44
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 48
A. Pelaksanaan Pewarisan 48
B. Permasalahan dalam Pelaksanaan Pewarisan 56
C. Kepedulian Masyarakat Terhadap Pendaftaran Tanah Setelah
Terjadinya Pewarisan 59
BABVIPENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran ...72
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
IX
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan negara yang besar, kaya akan
adat istiadat, ragam budaya dan juga alamnya. Dalam bidang
budaya dan adat istiadat masing-masing daerah memiliki ciri
dan corak yang berbeda. Adat istiadat tersebut hidup dan
berkembang dalam masyarakat adat setempat yang di
junjung tinggi keberadaannya. Aturan dan tata cara yang di
pergunakan tersebut biasa disebut hukum adat.
Hukum adat tersebut diakui keberadaannya dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dalam Pasal 5. Dalam
hukum adat tersebut saiah satunya adalah mengatur tentang
masalah waris. Pewarisan merupakan peristiwa hukum
sebagai akibat meninggalnya seseorang. Tatacara dan
ketentuan tentang waris masing-masing daerah memiliki
perbedaan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pewarisan
dalam hukum adat didasarkan pada garis keturunan yang
dianut oleh masyarkat adat setempat. Dalam pelaksanaannya
dibedakan atas sistem patrilenial, matrilineal dan parental.
Dalam pelaksanaannya pewarisan dibedakan
menjadi dua yaitu pewarisan terhadap benda bergerak dan
benda tidak bergerak. Pewarisan terhadap benda bergerak
dapat berupa perhiasan, mobil, uang dan lain-lainnya,
sedangkan pewarisan terhadap benda tidak bergerak (tetap)
dapat berupa tanah dan rumah.
Di negara Indonesia pelaksanaan pewarisan terbagi
dalam beberapa ketentuan, yaitu pewarisan yang didasarkan
pada Hukum Islam, Hukum Perdata (BW) dan Hukum Adat.
Dari ketiga pelaksanaan pewarisan tersebut masyarakat
Indonesia banyak menggunakan Hukum Adat.
Dalam pelaksanaannya, pewarisan harus memenuhi
unsur-unsur pewarisan. Unsur-unsur tersebut adalah adanya
pewaris, harta peninggalan dan adanya ahli waris. Jika saiah
satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi
pewarisan.
Sistem pewarisan adat pada saat ini secara perlahan
mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat, karena
pengaruh perkembangan zaman yang semakin modern dan
tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin
meningkat terutama tanah. Hal ini menyebabkan adanya
perubahan kebiasaan dan pola pikir dalam masyarakat.
Masyarakat sekarang gaya hidupnya lebih cenderung
individualis dan lebih bersifat kapitalis. Dengan sifat yang
seperti itu, menyebabkan norma-norma kebersamaan dan
kekeluargaan mulai ditinggalkan sehingga menyebabkan
semakin lemahnya hukum adat yang ada di masyarakat.
Masyarakat sekarang lebih cenderung untuk mencari
keuntungan pribadi semata, tanpa mempertirnbangkan
norma-norma kebersamaan dan kekeluargaan. Saiah satunya
adalah tentang pembagian waris, yang tidak jarang timbul
berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya.
Permasalahan tersebut terjadi karena semakin
meningkatnya jumlah penduduk sementara tanah yang
tersedia relatif tetap, sehingga menyebabkan penguasaan
dan pemilikan tanah yang relatif sempit. Penguasaan dan
pemilikan tanah yang relatif sempit sementara proses
pewarisan terus berlangsung, memudahkan timbulnya
berbagai permasalahan daiam pelaksanaan pewarisan.
Dengan munculnya berbagai permasalahan tersebut
diperlukan adanya kepastian hukum terhadap tanah yang
mereka kuasai. Untuk menjamin kepastian hukum terhadap
tanah tersebut perlu dilakukan pendaftaran tanah setelah
terjadinya pewarisan. Pendaftaran peralihan hak yang
disebabkan karena pewarisan diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 42.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa
Argomulyo, dengan pertimbangan di daerah tersebut banyak
terjadi proses pembagian waris. Dalam pelaksanaan
pembagian waris tersebut ada beberapa yang bermasalah.
Dengan melihat uraian latar belakang tersebut di atas, maka
dalam penulisan skripsi ini judul yang penulis ajukan adalah "
STUDI PELAKSANAAN PEWARISAN ADAT Dl DESA
ARGOMULYO KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN
BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA."
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan keadaan yang telah di uraikan di atas,
maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Apakah pelaksanaan pewarisan adat tanah di Desa
Argomulyo masih dilaksanakan ?
2. Permasalahan apa yang timbul dalam pelaksanaan
pewarisan adat tanah di Desa Argomulyo?
3. Apakah tanah tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan
setelah terjadinya pewarisan ?
C. Pembatasan Masalah
Mengingat luas dan kompleknya ruang lingkup
hukum waris, sementara kemampuan dan pengetahuan
penulis yang terbatas, maka dalam penelitian ini penulis
hanya akan membahas masalah pewarisan tanah,
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembagian
waris dan pendaftaran tanah setelah terjadinya pewarisan.
Dalam Penelitian ini yang akan kami teliti adalah pewarisan
tanah yang terjadi dari tahun 1999 -2005 di Desa Argomulyo
Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berkenaan dengan judul yang telah penulis kemukakan
sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui:
a. pelaksanaan pewarisan adat tanah di Desa Argomulyo;
b. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan
pewarisan adat tanah di Desa Argomulyo;
c. kepedulian masyarakat terhadap pendaftaran tanah
setelah terjadinya pewarisan.
2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :
a. informasi kepada pemerintah dalam rangka perumusan
kebijakan pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan
Nasional tentang pendaftaran tanah yang berasal dari
waris;
b. kontribusi bagi pengembangan kajian yang berkaitan
dengan hukum waris dalam Hukum Tanah Nasional.
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Pelaksanaan pewarisan adat tanah di Desa Argomulyo hingga
saat ini masih dilaksanakan, hal ini dapat diketahui dari
pelaksanaan pembagian waris yang berlangsung di Desa
Argomulyo yaitu yang menggunakan Hukum Adat berjumlah 8
kejadian pewarisan. Adapun alasan mereka masih menggunakan
Hukum Adat adalah karena sudah merupakan tradisi secara turun
temurun dan masyarakat lebih paham dan mengerti apabila
menggunakan Hukum Adat, dari pada sistem hukum yang lain.
2. Permasalahan yang terjadi dalam peiaksanaan pembagian waris
adalah karena tidak adanya kesepakatan dari para ahli waris. Hal
ini terjadi karena dalam pelaksanaan pembagian waris tidak
melibatkan semua ahli waris, sehingga ahli waris yang lain
merasa di rugikan. Upaya penyeiesaian permasalahan
pembagian waris tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara,
diantaranya adalah dengan melakukan musyawarah keluarga
70
71
diantara para ahli waris. Apabila dalam musyawarah keluarga
tersebut tidak menemukan kesepakatan, maka permasalahan
tersebut diselesaikan dengan meminta bantuan perangkat desa.
Perangkat desa di sini beifungsi sebagai penengah dalam
penyeiesaian pembagian waris tersebut.
3. Setelah terjadinya pembagian waris, tanah-tanah tersebut tidak
semuanya langsung didaftarkan ke Kantor Pertanahan. Adapun
jumlah yang didaftarkan berdasarkan data dari responden adalah
12 kejadian waris dan yang tidak di daftarkan adalah berjumlah 3
kejadian, yang berarti masih banyak masyarakat yang peduli
untuk mendaftarkan tanahnya. Alasan mereka tidak langsung
mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan adalah karena
tidak adanya biaya untuk mendaftarkan tanahnya dan mereka
beranggapan bahwa biaya untuk mensertipikatkan tanah adalah
mahal. Alasan bagi mereka yang mendaftarkan tanahnya ke
Kantor Pertanahan adalah karena untuk memperoleh kepastian
hukum hak atas tanahnya dan untuk memudahkan dalam
meminjam uang di bank.
72
B. Saran
1. Bahwa dalam pelaksanaan pembagian waris dengan
menggunakan hukum waris apapun, hams tetap dihormati karena
merupakan keyakinan dan kesepakatan dari masing-masing ahli
waris.
2. Untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pembagian
waris, hendaknya lebih mengedepankan musyawarah untuk
mencapai mufakat dari para ahli waris.
3. Periunya diadakan pendaftaran tanah secara gratis bagi
masyarakat yang kurang mampu dalam rangka untuk percepatan
pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto.Suharsimi (1998). Prosedm Penelitian Suatupendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
Hadikusuma,Hilman(1990). Hukum Waris Adat. Cipta AdityaBakti. Bandung.
Hadikusuma, Hilman (1991). Hukum Waris Indonesia menurutPerundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam.Cipta Aditya Bakti Bandung
Harsono, Boedi (2003). Hukum Agraria Indonesia, SeiarahPembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.
Moleong, J. Lexy (2000). Metodologi Penelitian Kualitatif. RemajaRosdakarya. Bandung.
Muhammad, Abdulkadir (1994). Hukum Harta Kekayaan. CitraAditya Bakti .Bandung.
Subekti, R dan Tjitrosudibio, R (1996). Kitab Undang-UndangHukum Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta
Sudiyat, Iman (2000). Asas-Asas Hukum Adat Bekal Penqantar.Liberty, Yogyakarta.
Sumarjono, Maria S.W. (1996) Pedoman Pembuatan UsulanPenelitian Sebuah Panduan Dasar. Gramedia PustakaUtama. Jakarta.
Suparman, Eman (1995). Intisari Hukum Waris Indonesia.Mandar Maju. Bandung.
Peraturan Perundangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan DasarPokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, TentangPendaftaran Tanah.
Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor295.4/0600 .2003. Pedoman Penulisan Proposal
Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah Tinggi PertanahanNasional.
top related