modul b.pdf

8/19/2019 Modul B.pdf

1/30


2/30

MODUL B

Sinkronisasi Pendataan Perumahan

Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan

Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan

Tahun 2015

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA


3/30

Modul B Sinkronisasi Pendataan Perumahan

iDekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN

BAGIAN I PENGANTAR

1) Latar Belakang

2) Maksud, Tujuan dan Keluaran

3) Ruang Lingkup Modul

BAGIAN II - PANDUAN PELAKSANAAN KOORDINASI KEBIJAKAN DAN

PROGRAM NASIONAL BIDANG PKP

1) Mekanisme dan Alur Pelaksanaan

2) Rapat Kerja-3

3) Pra Rapat Konsultasi

4) Rapat Koordinasi Perencanaan Provinsi 1

5) Rapat Konsultasi6) Rapat Koordinasi Perencanaan Provinsi 2

LAMPIRAN

I Format B: Laporan Pelaksanaan Kegiatan

II Format Pendataan

Format I: Daftar Isian Pendataan Perumahan Tahun 2015

Format II: Definisi Operasional Rumah Layak Huni


4/30


iiDekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

DAFTAR SINGKATAN

Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BKKBN Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

BPS Badan Pusat Statistik

Dekon Dekonsentrasi

Disdukcapil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PDAM Perusahaan Daerah Air Minum

Perpamsi Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia

PKP Perumahan dan Kawasan Permukiman

PLN Perusahaan Listrik Negara

PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

REI Real Estate Indonesia

SKBG Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung

SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah

UU Undang-Undang


5/30


1Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

BAGIAN IPENGANTAR

1 Latar Belakang

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di

Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan. Salah satu klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari pemerintahan

konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah

kabupaten/kota menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian urusan

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan

dengan cara melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di Daerah ataugubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Dekonsentrasi

adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi

vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai

penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar ada 6 (enam) salah satunya adalah perumahan rakyat

dan kawasan permukiman

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi

serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan

eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi adalah:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;

c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah

kabupaten/kota;

d. Urusan Pemerintah yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan

oleh Daerah Provinsi.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khusus

yang menjadi tugas dan fungsi Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dapat

dilihat pada Tabel 1.1.


6/30



Tabel 1.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang PKP Kementerian PUPR

NoSub

UrusanPemerintah Pusat Daerah Provinsi

Daerah Kabupaten/

Kota

1 2 3 4 51 Perumahan a. Penyediaan rumah bagi

masyarakat

berpenghasilan rendah

(MBR)

b. Penyediaan danrehabilitasi rumah

korban bencana nasional

c. Fasilitasi penyediaanrumah bagi masyarakat

yang terkena relokasi

program PemerintahPusat

d. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan

bagi MBR

a. Penyediaan danrehabilitasi

rumah korban

bencana

provinsi

b. Fasilitasi penyediaan

rumah bagi

masyarakat yang

terkena relokasi

programPemerintah

Daerah provinsi

a. Penyediaan danrehabilitasi rumah

korban bencana

kabupaten/kota

b. Fasilitasi penyediaanrumah bagi

masyarakat yang

terkena relokasi

program Pemerintah

Daerah

kabupaten/kotac. Penerbitan Sertifikat

Kepemilikan

Bangunan Gedung

(SKBG)

Urusan pembangunan perumahan merupakan urusan yang sangat kompleks dan bersifat

multi dimensional serta multisektoral yang perlu ditangani secara terpadu melalui

koordinasi yang berjenjang di setiap tingkat pemerintahan serta harus sesuai dengan tata

ruang. Para pengambil kebijakan harus berhati-hati dalam upaya pembangunan

perumahan dan permukiman, mengingat bahwa perumahan dan permukiman merupakankebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam

pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi

kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan

perumahan dan permukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu

ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan

berkesinambungan. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan pemukiman harus

didukung oleh kebijakan pembangunan perumahan yang kuat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan perencanaan

pembangunan perumahan diperlukan dukungan data perumahan yang lengkap danrelevan. Pendataan perlu dilakukan secara baik dan terstruktur serta tidak kalah penting

pendataan harus sesuai dengan kondisi permasalahan di daerah (Propinsi/Kabupaten/

Kota). Berbagai pendataan terkait dengan PKP yang selama ini dilakukan masih perlu

terus ditingkatkan. Hal ini karena data PKP yang ada masih belum seragam dan

diragukan validitasnya.

Dalam kerangka itu, Pemerintah akan terus berusaha untuk meningkatkan ketersediaan

data yang lengkap dan relevan, yang dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan

mekanisme Dekonsentrasi. Melalui kegiatan sinkronisasi pendataan perumahan ini

diharapkan didapatkan data yang relevan, akurat, serta sesuai dengan kondisi permasalahan di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).


7/30



2 Maksud, Tujuan dan Keluaran

Dalam konteks Dekonsentrasi Perencanaan Bidang PKP Tahun 2015, maka maksud,

tujuan, sasaran dan keluaran penyusunan Modul B - Kegiatan Sinkronisasi Pendataan

Perumahan adalah sebagai berikut:

Maksud

Agar SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 dapat

melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Pendataan Perumahan dengan tertib dan tepat

sasaran.

Tujuan

Sebagai panduan kepada SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang

Perumahan Tahun 2015 dalam rangka melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Pendataan

Perumahan.

Keluaran

Terselenggaranya rangkaian kegiatan Sinkronisasi Pendataan Perumahan;

Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi Pendataan Perumahan,

meliputi:

- Prosiding Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan; dan

- Prosiding Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan.

Tersusunnya Dokumen Data Perumahan.

3 Ruang Lingkup Modul

Modul ini berisi materi dan panduan langkah-langkah pelaksanaan rangkaian kegiatan

Sinkronisasi Pendataan Perumahan yang disusun dalam dua bagian sebagaimana pada

Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2 Ruang Lingkup Modul B – Sinkronisasi Pendataan Perumahan

Bagian Ruang Lingkup Isi

Bagian-1:

Pengantar

1. Latar Belakang2. Maksud, Tujuan, Keluaran dan Sasaran

3. Ruang Lingkup ModulBagian-2:

Panduan

Pelaksanaan

Kegiatan

1. Mekanisme Pelaksanaan2. Alur Pelaksanaan3. Rapat Kerja-3: Pembahasan Persiapan Teknis Pelaksanaan Pra

Rapat Konsultasi dan Rapat Konsultasi

4. Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan5. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan 16. Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan7. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan 2

Lampiran - Form I Daftar Isian Pendataan Perumahan- Form II Usulan Definisi Operasional Rumah Layak Huni

Sumber: Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015


8/30



BAGIAN II PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1 MEKANISME DAN ALUR PELAKSANAAN

Sinkronisasi Pendataan Perumahan merupakan salah satu lingkup kegiatan Dekonsentrasi

Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015. Kegiatan ini dilaksanakan oleh SKPD

Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015. Sinkronisasi

Pendataan Perumahan terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan, yaitu:

a. Rapat Kerja-3;

b. Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan;

c. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan 1;

d. Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan; dane. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan 2.

Kelima rangkaian kegiatan tersebut, akan menghasilkan beberapa dokumen laporan

teknis, diantaranya adalah:

a. Laporan Pelaksanaan kegiatan Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan;

b. Laporan Pelaksanaan kegiatan Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan; dan

c. Dokumen Data Perumahan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pra Rapat Konsultasi dan Rapat Konsultasi disampaikan

kepada Kementerian Perumahan Rakyat selambat-lambatnya 2 minggu setelah

pelaksanaan masing-masing kegiatan. Sedangkan Dokumen Data Perumahandisampaikan kepada Kementerian Perumahan Rakyat selambat-lambatnya minggu

kedua bulan November tahun 2015. Selain ketiga dokumen di atas, seluruh hasil

pelaksanaan rangkaian Sinkronisasi Pendataan Perumahan akan dilaporkan dalam

Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan yang disampaikan

kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selambat-lambatnya

pada minggu kedua bulan Desember tahun 2015.

Untuk lebih jelasnya, mekanisme dan alur pelaksanaan Sinkronisasi Pendataan

sebagaimana Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 berikut ini.


9/30



Laporan Pertanggungjawaban:

- Lap. Triwulan I (manajerial)

- Lap. Triwulan II (manajerial +

akuntabilitas)

- Lap. Triwulan III (manajerial)- Lap. Triwulan IV (manajerial +

akuntabilitas)

LAPORAN AKHIR: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan

Tahun 2015 mencakup pelaksanaan: 1) sosialisasi kebijakan dan program nasional bidang perumahan,

2) sinkronisasi pendataan perumahan, serta 3) fasilitasi pemberdayaan pokja PKP Provinsid

Keterangan:a Khusus Prov. DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara, agenda pembahasan Rapat Koordinasi 1 dan 2 adalah

dalam rangka pembentukan Pokja PKP Provinsi.b Laporan pelaksanaan masing-masing kegiatan (Format A, B dan C) disampaikan kepada Ditjen Penyediaan Perumahan,

Kementer ian PU-PR selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan melalui fax/email.c Dokumen Data Perumahan dan Dokumen Pokja PKP Provinsi disampaikan Kepada Ditjen Penyediaan Perumahan,

Kementerian PU-PR (hardcopy dan softcopy ) pada minggu ke dua bulan November 2015 . Dokumen Pokja PKP Provinsi

mencakup:

- Hasil Review Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi (31 provinsi selain DKI Jakarta, Jatim dan Kaltara)

- SK Pokja PKP Provinsi (Provinsi DKI Jakarta, Jatim dan Kaltara)

- Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi 5 Tahun

- Hasil Diskusi Tematikd Laporan Pelaksanaan Ke giatan Dekonsentrasi Pere ncanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 (LAPORAN AKHIR)

disampaikan Kepada Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian PU-PR (hardcopy dan softcopy ) pada minggu kedua

bulan Desember 2015

Rapat Kerja 1

SKPD PROVINSI

Rapat Kerja 4

Rangkaian Kegiatan:

- Rapat Kerja 2

- Sosialisasi

Kebijakan dan

Program NasionalBidang Perumahan

Laporan Teknis:

- Lap. Pelaksanaan

Keg. Sosialisasi

(Format A)b

Sosialisasi Kebijakan

dan Prog. Nasional

Bidang Perumahan

Rangkaian Kegiatan:

- Rapat Kerja 3

- Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan

Pendataan

- Rapat Koordinasi Pendataan I- Rapat Konsultasi Pelaksanaan

Pendataan

- Rapat Koordinasi Pendataan II

Laporan Teknis:

- Lap. Pelaksanaan Keg. Sinkronisasi

Pendataan Perumahan (Format B)b

- Dokumen Data Perumahanc

Sinkronisasi Pendataan Perumahan

Rangkaian Kegiatan:

- Rakor Pokja PKP Prov. 1a

- Rakor Pokja PKP Prov. 2a

- Rakor Pokja PKP Prov. 3

- Rakor Pokja PKP Prov. 4- Rakor Pokja PKP Prov. 5

- Rakor Pokja PKP Prov. 6

Laporan Teknis:

- Lap. Pelaksanaan Keg. Fasilitasi

Pemberdayaan Pokja PKP

Provinsi (Format C-1 s/d C-5)b

- Dokumen Pokja PKP Provinsic

Fasilitasi Pemberdayaan Pokja

PKP Provinsi

Gambar 2.1 Mekanisme Pelaksanaan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

(Sinkronisasi Pendataan Perumahan)

Sumber: Tim Penyusun, 2014


10/30



SKPD

RapatKerja 4

RAPAT KOORDINASI

DEKONSENTRASI*)

RAKOR POKJA PKP PROV. 1






Rapat Kerja 1

BIMTEK DEKONSENTRASI

TAHUN 2015 *)

Rapat Kerja 2

SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN

PROGRAM NASIONAL BIDANG

PERUMAHAN

*) Dilaksanakan melalui DIPA Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

RapatKerja 3

RAPAT PRA KONSULTASI

PELAKSANAAN PENDATAAN

Rapat Koordinasi

Sinkronisasi

Pendataan I

Rapat Koordinasi

Sinkronisasi

Pendataan II

RAPAT KONSULTASI

PELAKSANAAN PENDATAAN

Rapat Koordinasi Sinkronisasi

Pendataan II :Finalisasi definisi operasional Rumah

Layak Huni Unik Per ProvinsiDokumentasi data perumahan provinsi

Rapat Koordinasi Sinkronisasi

Pendataan I :Membahas dan mengidentifikasi

kebutuhan data mengenai kelayakan

hunian serta definisi operasional yangdapat diimplementasikan di Provinsi

yang bersangkutan;

Melengkapi data sekunder perumahan

Merumuskan rekomendasi definisi

operasional rumah layak huni yang

telah disandingkan dengan

ketersediaan data perumahan.

Rapat Pra Konsultasi Pelaksanaan

Pendataan :pembahasan awal Usulan Definisi

Operasional Rumah Layak Huni dan

pendataan perumahan.

Rapat Kerja 3:pembahasan persiapan teknis

pelaksanaan Pra Rapat Konsultasi dan

Rapat Konsultasi

Rapat Konsultasi Pelaksanaan

Pendataan :Perumusan definisi operasional Rumah

Layak Huni per kabupaten/kota

Pembahasan Permasalahan Pendataan

Perumahan

Pelaksanaan pendataan perumahan per

kab/kota

Gambar 2.2 Alur Pelaksanaan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

(Sinkronisasi Pendataan Perumahan)



11/30



2 RAPAT KERJA-3

Maksud

Persiapan pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka Sinkronisasi Pendataan

Perumahan.

Tujuan

Tujuan rapat ini adalah:

1. Menjelaskan konsep kegiatan Sinkronisasi Pendataan Perumahan yang terdiri dari:

a. Tahapan kegiatan Sinkronisasi Pendataan Perumahan

b. Format-format Pendataan Perumahan.

2. Merumuskan dan menetapkan rencana kerja pelaksanaan Sinkronisasi Pendataan

Perumahan.

Tahapan Kegiatan Sinkronisasi Pendataan:

- Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan -1;

- Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan;

- Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan-2; dan- Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan.

Format Pendataan Yang Disiapkan:

- Format permintaan data untuk sumber data daerah yaitu Bappeda, Dinas

yang menangani perumahan, BPS Provinsi, PLN Provinsi, PDAM, REI,

dan pejabat kab/kota mengenai defini rumah layak huni yang akan

dikumpulkan pada acara Rapat Pra Konsultasi- Format permintaan data bersumber dari Disdukcapil, BKKBN Provinsi

yang akan dikumpulkan pada acara Rapat Konsultasi

- Format Kuesioner untuk Kab/Kota, yang akan dikirimkan bersama

undangan acara Pra Konsultasi

- Format usulan definisi operasional rumah layak huni untuk Kab/Kota

yang akan dibagikan bersamaanundangan acara Pra Konsultasi

Rencana Kegiatan Yang akan Dilaksanakan, antara lain:

- Penyiapan pendataan perumahan;

- Penyiapan usulan definisi operasional rumah layak huni yang

mempertimbangkan kearifan lokal;

- Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan;

- Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan -1;

- Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan; dan

- Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan-2.


12/30



Keluaran

1. Rencana Kerja dan jadwal pelaksanaan Sinkronisasi Pendataan Perumahan; dan

2. Risalah rapat.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah paparan dan diskusi, rincian sebagai

berikut:

- Panitia Pelaksana : SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang

Perumahan Tahun 2015

- Peserta : 25 (dua puluh lima) orang yang merupakan SKPD Pelaksana

Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

bersama dengan unit yang menangani perencanaan bidang

PKP

- Narasumber : -

- Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari

- Lokasi Pelaksanaan : Ibukota provinsi

Alat dan Bahan

- Alat : Komputer, infocus, kertas flip chart , dan spidol.

- Bahan/Materi : 1. Peraturan Menteri PUPR No.33/PRT/M/2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan

Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan

Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Keputusan Menteri PUPR No.362/KPTS/M/2015 tentang

Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi

Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015;

3. Modul B – Sinkronisasi Pendataan Perumahan;

4. Draf Paparan Konsep Kegiatan Sinkronisasi Pendataan

Perumahan;5. Draf Rencana kerja pelaksanaan Sinkronisasi Pendataan

Perumahan;

6. Format pendataan perumahan yang harus disiapkan oleh

kabupaten/kota; dan

7. Format usulan definisi operasional yang harus disiapkan

oleh kabupaten/kota.


13/30



Proses Pelaksanaan Kegiatan

1. Paparan tentang konsep kegiatan Sinkronisasi Pendataan Perumahan. Disampaikan

oleh pimpinan rapat dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

2. Pembahasan Rencana kerja Sinkronisasi Pendataan Perumahan, meliputi kegiatan:

a. Penyiapan usulan definisi operasional rumah layak huni yang mempertimbangkan

kearifan lokal;

b. Penyiapan pendataan perumahan;

c. Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan;

d. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan -1;

e. Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan; dan

f. Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pendataan-2.

3 PRA RAPAT KONSULTASI PELAKSANAAN PENDATAAN

Maksud

Sebagai forum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota

dalam rangka penyamaan persepsi kegiatan Pendataan Perumahan dan pembahasan awal

Usulan Definisi Operasional Rumah Layak Huni.

Tujuan

1. Menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Renstra Ditjen Penyediaan Perumahan dan review Pendataan Dekonsentrasi tahun

2014-2015; b. Penjelasan kuesioner pendataan perumahan dan Definisi Operasional Rumah

Layak Huni Provinsi;

c. Perencanaan Perumahan Daerah dari Bappeda Provinsi;

d. Kinerja dan target pembangunan perumahan dari dinas yang menangani

perumahan;

e. Kinerja dan target jaringan PDAM;

f. Trend dan pendataan pembangunan perumahan swadaya/swasta dari

REI/Perumnas;

g. Kinerja dan targget sambungan listrik rumah dari PLN;h. Kekhasan rumah layak huni atau data jumlah rumah dari perwakilan Kab/Kota;

i. Data Statistik Urusan Perumahan dari BPS;

2. Membahas isian kuesioner pendataan perumahan;

3. Melakukan pengumpulan format data dari narasumber;

4. Melakukan pengumpulan format kuesioner ke seluruh peserta kab/kota (walaupun

belum lengkap).

Keluaran

1. Draf awal definisi rumah layak huni provinsi;

2. Draf awal data perumahan (hasil kuesioner);

3. Laporan Pelaksanaan Pra Rapat Konsultasi.


14/30



Metode

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan presentasi, tanya jawab, diskusi

interaktif dan diskusi desk dengan rincian sebagai berikut:


Perumahan Tahun 2015.- Peserta : - Perwakilan pemda provinsi, terdiri dari perwakilan

Bappeda Provinsi, perwakilan BPS Provinsi, perwakilan

dinas yang menangani perumahan di Provinsi, perwakilan

PDAM atau Perpamsi, perwakilan BKKBN provinsi,

perwakilan PLN provinsi dan perwakilan dinas Dukcapil

- Perwakilan REI dan Perumnas Provinsi

- Perwakilan dari Universitas

- Perwakilan pemda kabupaten/kota sebanyak @ 3 orang,

terdiri dari perwakilan Bappeda sebanyak 1 orang dan perwakilan Dinas yang menangani bidang PKP sebanyak 2

orang

- Narasumber : - 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Pusat

- 1 (satu) orang Setda Pemerintah Provinsi

- 5 (lima) orang Pejabat Pemerintah Provinsi/ Pejabat

Instansi Vertikal di Provinsi (BPS, Bappeda, Dinas yang

menangani perumahan, PLN dan PDAM)

- 3 (tiga) orang Pejabat Pemerintah Kab/kota yang memiliki

kekhasan perumahan rakyat atau yang memiliki

kelengkapan data perumahan

- 1 (satu) orang perwakilan dari REI/Perumnas

- Waktu Pelaksanaan : Alokasi waktu pelaksanaan kegiatan selama 2 hari


Alat dan Bahan


- Bahan/Materi : 1. Peraturan Menteri PUPR No.33/PRT/M/2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman PelaksanaanKegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan






3. Modul B - Sinkronisasi Pendataan Perumahan.

4. Draft awal data perumahan.

5. Susunan acara dan penanggung jawab sesi acara.

6. Bahan-bahan paparan narasumber.

7. Daftar pembagian tugas panitia.


15/30




Kegiatan Pra Rapat Konsultasi dilaksanakan selama 2 hari bertempat di ibukota provinsi.

Adapun susunan acara pelaksanaan kegiatan Pra Rapat Konsultasi sebagaimana pada

Gambar 2.3 berikut ini.

Keterangan:

NP : Narasumber Pusat (Ditjen Penyediaan Perumahan)

ND : Narasumber Daerah / instansi vertikal yang ada di provinsi

P : Panitia Acara

Gambar 2.3 Susunan Acara Pra Rapat Konsultasi


Berdasarkan susunan acara di atas, Pra Rapat Konsultasi terbagi menjadi 7 (tujuh) sesi

dengan rincian proses pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

Sesi 1 : Pembukaan

Tujuan : Membuka acara Pra Rapat Konsultasi secara resmi sekaligus memahami latar

belakang pelaksanaan acara.

Metode : - Upacara Seremonial

- Presentasi

- Protokoler

Waktu : 60 Menit

Alat/Bahan : - Laptop dan infocus

- Bahan sambutan pembukaan

Langkah

Pelaksanaan

: a. Pengantar protokol dan ucapan selamat datang pada peserta.

b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya


16/30



Sesi 1 : Pembukaan

c. Pembukaan dan Arahan oleh Sekretaris Daerah/Kepala Bappeda/Kepala

Dinas Provinsi yang menangani PKP.

d. Pembacaan doa

e. Penjelasan alur proses Pra Rapat Konsultasi. Pada sesi ini juga disampaikan

tentang mekanisme dan tahapan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang

Perumahan Tahun 2015. Selain itu, status kemajuan ( progress) pelaksanaan

Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015 juga dapat

disampaikan sebagai informasi kepada para peserta

f. Ice breaking dan perkenalan (jika diperlukan)

Output : Peserta memahami latar belakang dan tujuan pelaksanaan Pra Rapat Konsultasi

Sesi 2 : Paparan Renstra Penyediaan Perumahan dan Indikator/definisi rumah

layak huni dan penjelasan kuesioner pendataan perumahan

Tujuan : Meningkatkan pemahaman peserta tentang Renstra Ditjen Penyediaan

Perumahan dan definisi Rumah Layak Huni dan penjelasan tentang kuesioner

pendataan

Narasumber : 2 (dua) orang Narasumber Pusat

Metode : - Presentasi

- Diskusi dan tanya jawab

Waktu : 120 Menit

Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart

- Bahan Tayang Definisi Rumah Layak Huni dan

- Kuesioner Pendataan Perumahan

Langkah

Pelaksanaan

: a. Paparan Narasumber Pusat mengenai Renstra Ditjen Penyediaan

Perumahan dan review Pendataan Dekonsentrasi tahun 2014-2015 (30menit)

b. Paparan Narasumber Pusat mengenai kuesioner pendataan perumahan

dan Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi (30 menit)

c. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers

paparan oleh moderator (60 menit)

Output : Peserta memahami Renstra Ditjen Penyediaan Perumahan dan indikator terkait

pendefinisian Rumah Layak Huni dan kuesioner Data Perumahan

Sesi 3 : Paparan statistik perumahan dan data perencanaan perumahan

Tujuan : Untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang data statistik perumahan

provinsi dan data perencanaan pembangunan perumahan provinsi

Narasumber : 2 (dua) orang Narasumber Daerah / instansi vertikal yang ada di provinsi



Waktu : 120 Menit


- Bahan Tayang Statistik Perumahan Provinsi

- Bahan Tayang Data Perencanaan Pembangunan Perumahan Provinsi

Langkah

Pelaksanaan

: a. Paparan Statistik Perumahan Provinsi oleh Narasumber Daerah ( 30 menit)

b. Paparan Data Perencanaan Pembangunan Perumahan Provinsi ( 30 menit)



17/30



Sesi 3 : Paparan statistik perumahan dan data perencanaan perumahan

paparan oleh moderator (waktu 60 menit)

Output : Peserta memahami dan adanya kesepakatan terhadap data perumahan provinsi

dan data perencanaan pembangunan perumahan provinsi

Sesi 4 : Paparan kinerja dan target pembangunan perumahan, serta penjelasan

data keluarga

Tujuan : Untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang kinerja dan target

pembangunan perumahan dan pemahaman mengenai data keluarga




Waktu : 120 Menit


- Bahan Tayang tentang Kinerja dan Target Pembangunan Perumahan

Provinsi

- Bahan Tayang tentang Data Keluarga

Langkah

Pelaksanaan

: a. Paparan oleh Narasumber Daerah mengenai Kinerja dan Target

Pembangunan Perumahan Provinsi (30 menit)

b. Paparan oleh Narasumber Daerah mengenai Data Keluarga (30 menit)



Output : Peserta memahami kinerja dan target pembangunan perumahan provinsi dan

data keluarga

Sesi 5 : Penjelasan trend dan pendataan pembangunan perumahan

swadaya/swasta dan kinerja serta target sambungan listrik

Tujuan : Untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang trend dan pendataan

perumahan swadaya/swasta serta kinerja dan target sambungan listrik rumah




Waktu : 120 Menit


- Bahan Tayang tentang Trend dan Pendataan Pembangunan Perumahan

Swasta/Swadaya

- Bahan Tayang tentang Kinerja dan target sambungan listrik rumah

Langkah

Pelaksanaan

: a. Paparan oleh Narasumber Daerah mengenai Trend dan Pendataan

Pembangunan Perumahan Swasta/Swadaya (waktu 30 menit)

b. Paparan oleh Narasumber Daerah mengenai kinerja dan target sambungan

listrik rumah (waktu 30 menit)



Output : Peserta memahami trend dan pendataan perumahan swadaya/swasta serta

kinerja dan target sambungan listrik rumah


18/30



Sesi 6 : Pleno (Paparan Kabupaten/Kota) dan Diskusi Meja

Tujuan : Untuk menyampaikan ke-khasan Rumah Layak Huni daerah dan data jumlah

rumah serta cara memperoleh data.

Narasumber : 3 (tiga) Narasumber Daerah Kab/Kota (terpilih)



Waktu : 120 Menit (durasi waktu disesuaikan dengan kondisi/ pelaksanaan di daerah)


- Bahan Tayang tentang Rumah Layak Huni

- Bahan Tayang tentang data jumlah rumah dan cara memperoleh data

Langkah

Pelaksanaan

: a. Paparan oleh Narasumber Daerah mengenai Rumah Layak Huni unik

daerah (waktu 30 menit)

b. Paparan oleh Narasumber Daerah mengenai data jumlah rumah dan cara

memperoleh data (waktu 30 menit)

c. Diskusi meja/klarifikasi dan tanya jawab, untuk membahas:

Isu apa yang perlu diperhatikan dalam perencanaan perumahan

Parameter apa yang perlu dimasukkan dalam pendefinisian rumah layak

huni, sesuai kondisi daerah

d. Penyampaian pointers paparan oleh moderator (waktu 60 menit)

Output : Peserta memahami isu dan karakteristik ke-khasan Rumah Layak Huni daerah

dan data jumlah rumah beserta cara perolehannya

Sesi 7 : Penutupan Pra Rapat Konsultasi

Tujuan : - Untuk mengakhiri acara Pra Rapat Konsultasi

- Peserta mendapatkan arahan dan tindak lanjut tentang hal-hal apa saja yang

perlu dilakukan pasca kegiatan.

Metode : Upacara seremonial

Waktu : 30 menit

Alat/Bahan : - Sambutan penutup Pra Rapat Konsultasi

- Draf Berita Acara Pra Rapat Konsultasi

Langkah

Pelaksanaan

: a. Pembacaan sambutan penutupan dari Kepala SKPD

b. Pembacaan Doa

c. Penandatanganan Berita Acara

d. Foto bersama seluruh panitia dan peserta

Output : - Dokumentasi Kinerja dan target pembangunan perumahan di daerah

- Berita Acara Pra Rapat Konsultasi

4 RAPAT KOORDINASI SINKRONISASI PENDATAAN 1

Maksud

Menyiapkan bahan Rapat Konsultasi Pelaksanaan Pendataan.

Tujuan

1. Melengkapi data sekunder perumahan Provinsi yang telah disiapkan sebelumnya;

2. Membahas hasil pengumpulan format data dari narasumber;3. Membahas draf awal definisi rumah layak huni.


19/30



Keluaran

1. Draf definisi rumah layak huni provinsi;

2. Draf data perumahan;

3. Risalah rapat.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi, dengan rincian sebagai

berikut:



- Peserta : Bappeda Provinsi dan Dinas yang menangani Bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman

- Narasumber : -- Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari


Alat dan Bahan





Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melaluiDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.





4. Draft definisi operasional rumah layak huni Provinsi hasil

rapat pra konsultasi

5. Draft data perumahan tahun 2015 hasil rapat pra konsultasi

6. Form I Pendataan Perumahan Tahun 2015.

7. Form II Usulan Definisi Operasional Rumah Layak Huni.


1. Melakukan verifikasi terhadap data perumahan yang telah diperoleh

2. Membahas dan mengkaji ulang masukan-masukan definisi operasional Rumah Layak

Huni yang ada mempertimbangkan data perumahan yang tersedia

3. Merumuskan rekomendasi definisi operasional rumah layak huni;


20/30



5 RAPAT KONSULTASI PELAKSANAAN PENDATAAN

Maksud

Forum komunikasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kab/Kota dalam rangka finalisasi Dokumen Data Perumahan serta Definisi OperasionalRumah Layak Huni.

Tujuan

1. Penjelasan kembali mengenai pendataan perumahan dan definisi operasional rumah

layak huni provinsi;

2. Penjelasan data kependudukan dari Disdukcapil

3. Penjelasan data keluarga dari BKKBN

4. Memfinalisasi Data Perumahan Kab/Kota Tahun 2015

5. Memfinalisasi Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi

Keluaran

1. Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi

2. Data Perumahan Tahun 2015

3. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Konsultasi.

Metode

Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan presentasi, tanya jawab dan diskusi

interaktif dengan rincian sebagai berikut:


Perumahan Tahun 2015.

- Peserta : - Perwakilan pemda provinsi, terdiri dari perwakilan

Bappeda Provinsi, perwakilan BPS Provinsi, perwakilan

dinas yang menangani perumahan di Provinsi, perwakilan

PDAM Provinsi, perwakilan BKKBN provinsi, perwakilan

PLN provinsi dan perwakilan dinas Dukcapil

- Perwakilan REI dan Perumnas Provinsi

- Perwakilan dari Universitas

- Perwakilan pemda kabupaten/kota sebanyak @ 2 orang,

terdiri dari perwakilan Bappeda kabupaten/kota sebanyak

1 orang dan perwakilan Dinas yang menangani bidang

PKP sebanyak 2 orang

- Narasumber : - 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Pusat

- 1 (satu) orang sekda Provinsi

- 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi /Instansi Vertikal yang ada di Provinsi

- Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari



21/30



Alat dan Bahan

- Alat : Laptop, infocus, kertas flip chart , dan spidol.


No.15/PRT/M/2011 tentang Pedoman PelaksanaanKegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan



2. Keputusan Menteri PUPR No.362/KPTS/M/2015 tentangPenetapan Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi


3. Modul B - Sinkronisasi Pendataan Perumahan.4. Draft definisi operasional rumah layak huni Provinsi hasil

rapat pra konsultasi

5. Draft data perumahan tahun 2015 hasil rapat pra konsultasi

6. Susunan acara dan penanggung jawab sesi acara.7. Bahan-bahan paparan narasumber.8. Daftar pembagian tugas.


Kegiatan Rapat Konsultasi dilaksanakan selama 2 hari sesuai dengan jumlah

Kabupaten/Kota, bertempat di ibukota provinsi. Adapun susunan acara pelaksanaan

Rapat Konsultasi sebagaimana pada Gambar 2.4 berikut ini.

Keterangan:

NP : Narasumber Pusat (Ditjen Penyediaan Perumahan) ND : Narasumber Daerah / instansi vertikal yang ada di provinsi

P : Panitia AcaraGambar 2.4 Susunan Acara Rapat Konsultasi



22/30



Berdasarkan susunan acara pada Gambar 2.4, maka Rapat Konsultasi terbagi menjadi 4

(empat) sesi dengan rincian proses pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

Sesi 1 : Pembukaan

Tujuan : Untuk membuka acara Rapat Konsultasi secara resmi sekaligus memahami

latar belakang pelaksanaan acara.Metode : - Upacara Seremonial

- Presentasi

- Protokoler

Waktu : 60 Menit

Alat/Bahan : - Laptop dan infocus

- Bahan sambutan pembukaan

Langkah

Pelaksanaan

: a. Pengantar protokol dan ucapan selamat datang pada peserta.

b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

c. Pembacaan sambutan dari Sekretaris Daerah/Kepala Bappeda/Kepala Dinas

Provinsi yang menangani PKP kemudian dilanjutkan pembukaan acara.d. Pembacaan doa

e. Panitia menjelaskan alur proses Rapat Konsultasi.

f. Ice breaking dan perkenalan (jika diperlukan)

Output : Peserta memahami latar belakang dan tujuan pelaksanaan Rapat Konsultasi

Sesi 2 : Paparan tentang Pendataan Nasional, Data Kependudukan Dukcapil

Tujuan : Penjelasan, diskusi dan tanya jawab dengan materi tentang Pendataan

Perumahan dan Definisi Operasional Rumah Layak Huni dan Penjelasan

mengenai data Kependudukan Dukcapil Narasumber : 1(satu) orang Narasumber Pusat dan 1 (satu) orang Narasumber Daerah



Waktu : 120 Menit


- Bahan draft awal data perumahan dan definisi operasional rumah layak

huni provinsi hasil rapat pra konsultasi dan rapat koordinasi 1

Langkah

Pelaksanaan

: a. Penjelasan kembali data perumahan dan definisi operasional rumah layak

huni dan contoh-contoh penanganan di pusat

b. Penjelasan data kependudukan dari Disdukcapilc. Penjelasan data keluarga dari BKKBN

d. Tanya jawab dan diskusi

Output : Peserta memahami dan sepakat terhadap Pendataan Perumahan dan Definisi

Operasional Rumah Layak Huni dan Pemahaman Peserta terhadap data

kependudukan Dukcapil


23/30



Sesi 3 : FGD

Tujuan : Finalisasi Pendataan Perumahan dan Definisi Operasional Rumah Layak Huni

Provinsi serta inventarisasi permasalahan perumahan di Provinsi

Narasumber : -

Metode : Focus Group Discussion, pembagian menjadi 3 (tiga) kelompok FGD

Waktu : 120 menit (jumlah sesi dan lamanya waktu sesi disesuaikan dengan kondisi/

pelaksanaannya di daerah)

Alat/Bahan : - Laptop, infocus, kertas flip chart untuk masing-masing kelompok

- Data perumahan yang sudah diisi oleh Kab/Kota

- Usulan Definisi Operasional Rumah Layak Huni hasil rapat sebelumnya

- Data-data pendukung lainnya

Langkah

Pelaksanaan

: a. Sesi ini terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok dengan pembahasan tematik

sebagai berikut:

1) Pengumpulan data perumahan per Kab/Kota

2) Pembahasan permasalahan perumahan per Kab/Kota

3) Perumusan definisi operasional Rumah Layak Huni Provinsi

b. Masing-masing kelompok diskusi terdiri dari 3 (tiga) orang provinsi yang

terdiri dari: (i) 1 (satu) orang perwakilan Bappeda Provinsi; (ii) 1 (satu)

orang perwakilan Dinas Provinsi yang menangani Bidang PKP; dan (iii)

notulis dan perwakilan kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) orang

c. Waktu pembahasan kelas diskusi disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan

didaerah

d. Moderator kelas diskusi yaitu dari SKPD Dekonsentrasi

Output : Usulan Final Data Perumahan Provinsi, dan Usulan Final Definisi Operasional

Rumah Layak Huni Provinsi

Sesi 4 : Pembacaan Kesimpulan dan Penutupan Rapat Konsultasi

Tujuan : Menyampaikan kesimpulan dari masing-masing grup diskusi serta mengakhiri

Rapat Konsultasi

Narasumber : Narasumber Daerah


- Upacara Seremonial

Waktu : 60 Menit


- Draf Final Data Perumahan dan Definisi Operasional Rumah Layak Huni

ProvinsiLangkah

Pelaksanaan

: a. Pembacaan kasimpulan dari masing-masing grup diskusi oleh perwakilan

dari peserta grup diskusi

b. Pembacaan sambutan penutupan dari Kepala SKPD

c. Pembacaan Doa

d. Protokoler penutup

e. Penandatanganan Berita Acara

f. Foto bersama seluruh panitia dan peserta

Output : Draf Final Data Perumahan Provinsi, dan Usulan Final Definisi Operasional

Rumah Layak Huni Provinsi


24/30



6 RAPAT KOORDINASI SINKRONISASI PENDATAAN 2

Maksud

Melengkapi data perumahan yang masih dapat diperoleh untuk menjadi bahan

Penyusunan Dokumen Data Perumahan (Profil Perumahan Provinsi), finalisasi DefinisiOperasional Rumah Layak Huni

Tujuan

Finalisasi Dokumen Data Perumahan dan Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi.

Keluaran

1. Kesepakatan atas Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi yang

ditandatangani oleh Gubernur/Sekda Provinsi;

2. Dokumen Data Perumahan dan Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi

yang ditandatangani oleh Gubernur/Sekda Provinsi.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah koordinasi dan diskusi, dengan rincian

sebagai berikut:



- Peserta : Bappeda Provinsi dan Dinas yang menangani bidang PKP di

tingkat Provinsi

- Narasumber : -- Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari


Alat dan Bahan


- Bahan/Materi : 1. Peraturan Menteri PUPR No.33/PRT/M/2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum



Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melaluiDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.






1. Peninjauan ulang terhadap Draf Final Data Perumahan Provinsi, dan Usulan Final

Definisi Operasional Rumah Layak Huni Provinsi;

2. Penandatanganan Dokumen Data Perumahan (Profil Perumahan Provinsi).


25/30


LI-1Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015

LAMPIRAN I Format B: Laporan Pelaksanaan Kegiatan


26/30



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRA RAPAT KONSULTASIPELAKSANAAN PENDATAAN

A. PELAKSANAAN KEGIATANNama Provinsi : ........................................................................................Nama Kegiatan : Pra Rapat Konsultasi Pelaksanaan PendataanHari, Tanggal : ........................................................................................Tempat : ........................................................................................

........................................................................................Pembuka Acara : ........................................................................................Jml Peserta Undangan : ........................................................................................Jml Peserta Hadir : ........................................................................................ Agenda Rapat : ........................................................................................

B. HASIL PEMBAHASAN1) Sesi 1 – Pembuk aan Dan Pengantar Acara

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:

a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst

2) Sesi 2 – Paparan Tentang Rens tra Dit jen Penyed iaan Perum ahan Dan

Review Pend ataan Deko nsen trasi Tahun 2010 - 2011

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst

3) Sesi 3 – Paparan Statist ik Perumahan Dan Data Perencanaan

Perumahan


4) Sesi 4 – Paparan Penjelasan Kin erja Dan Target Pembangunan

Perumahan Serta Penjelasan Data Keluarga

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................

b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst

FORMATB-1

KOP SURAT SATKER DEKON BIDANG PERUMAHAN


27/30



5) Sesi 5 – Penjelasan Trend Dan Pendataan Pembang unan Perumahan

Swadaya/Swasta Dan Kinerja Serta Target Sambun gan Lis trik

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................

c. ...............................................................................................................dst

6) Sesi 6 – Pleno


7) Sesi 7 – Penutupan Lok akarya

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................

b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst

C. CATATAN PENTING DAN TINDAK LANJUT1) Catatan Penting

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

2) Tindak Lanjut

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Mengetahui,Kepala SKPD yang MembidangiPerumahan

__ttd+stempel__

Nama Terang

DAFTAR LAMPIRAN1. Dokumentasi Kegiatan (salah satu foto memuat backdrop kegiatan);2. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi;3. Bahan/Materi Paparan;4. Surat Undangan Peserta;5. Surat Permohonan Narasumber dan Moderator;6. Dokumen lain yang dianggap penting.


28/30



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANRAPAT KONSULTASI OPERASIONAL PENDATAAN

D. PELAKSANAAN KEGIATANNama Provinsi : ........................................................................... .............Nama Kegiatan : Rapat Konsultasi Operasional PendataanHari, Tanggal : ........................................................................................

Tempat : ................................................................................................................................................................................

Pembuka Acara : ........................................................................................Jml Peserta Undangan : ........................................................................................Jml Peserta Hadir : ........................................................................................ Agenda Rapat : ........................................................................................

E. HASIL PEMBAHASAN1) Sesi 1 – Pembuk aan Dan Pengantar Acara

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:

a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................c. ...............................................................................................................dst

2) Sesi 2 – Paparan Tentang Pend ataan Nasion al, Data Kependudu kan

Dukcapi l


3) Sesi 3 – Focus Group Discuss ion


4) Sesi 4 – Kesimp ulan Dan Penutupan

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut:a. ....................................................................................................................b. ....................................................................................................................

c. ...............................................................................................................dst

FORMATB-2

KOP SURAT SATKER DEKON BIDANG PERUMAHAN


29/30



F. CATATAN PENTING DAN TINDAK LANJUT1) Catatan Penting

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

2) Tindak Lanjut

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Mengetahui,Kepala SKPD Provinsi,

__ttd+stempel__

Nama Terang

DAFTAR LAMPIRAN1. Dokumentasi Kegiatan (salah satu foto memuat backdrop kegiatan);2. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi;3. Bahan/Materi Paparan;4. Surat Undangan Peserta;5. Surat Permohonan Narasumber dan Moderator;6. Dokumen lain yang dianggap penting.


30/30

LAMPIRAN II FORMAT PENDATAAN

modul b.pdf

Documents